Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah di luar Jawa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar perekonomian nasional tidak terus didominasi Pulau Jawa.
Ia menilai, meski ekonomi nasional stabil, ketimpangan antarwilayah masih tinggi dan bisa menimbulkan gejolak sosial jika dibiarkan.
Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam rapat pengendali inflasi daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia
“Ini Pak Tito yang mesti kita ubah. Ini kan orang menuduhnya Jawasentris kalau gini kan. Jadi pangsanya (Pulau Jawa) tetap saja 56%. Ini coba digeser bertahun-tahun tetapi enggak bisa,” ungkap Purbaya.
Purbaya menjelaskan, kinerja ekonomi nasional sejauh ini masih terkendali dengan pertumbuhan 5,12% dan inflasi 2,65% pada kuartal II 2025.
Defisit APBN hanya 1,56% dari PDB, neraca perdagangan meningkat 45,8% dengan surplus selama 64 bulan berturut-turut. Tingkat kemiskinan turun ke 8,47%, terendah sepanjang sejarah dan pengangguran menurun ke 4,76%.
Namun, di balik capaian positif itu, kontribusi ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan pangsa mencapai 56,9% terhadap PDB nasional. Ketimpangan inilah yang, menurut Purbaya, bisa menjadi sumber ketegangan sosial di masa depan.
“Kalau pertumbuhan kita enggak merata dan lambat, walaupun angka kemiskinan rendah, orang tetap bisa turun ke jalan seperti beberapa bulan lalu,” ujarnya.
Karena itu, Purbaya mendorong pemerintah daerah di luar Jawa untuk lebih agresif memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
Ia menekankan pentingnya percepatan belanja daerah, pengelolaan dana simpanan secara produktif, serta peningkatan investasi jangka panjang di sektor-sektor baru di luar komoditas.
“Kalau punya uang banyak, jangan dianggurin. Mulailah invest di industri dan sumber daya manusia. Jangan hanya mengandalkan komoditas,” tegasnya.
Selain itu, Purbaya menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang merata hanya bisa dicapai jika daerah menjadi motor utama penggerak ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola dan integritas dalam pengelolaan anggaran agar kepercayaan publik dan investor tetap terjaga.
“Kalau enggak, kita akan seperti ini terus Jawasentris seolah-olah. Nanti kalau kalo ada apa-apa daerah akan protes ke pusat, Pak. Namun, ini ke depan akan kita usahakan terus penguatan pertumbuhan di luar Jawa,” pungkas Purbaya.
